Batu Bara || http://mediakomnaspkpai.com
Satreskrim Polres Batu Bara mengungkap kasus dugaan pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural menuju Malaysia. Dua orang pria berinisial S alias A (44) dan S (41) ditangkap dalam kasus ini.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam kegiatan doorstop di depan Mako Satreskrim Polres Batu Bara, Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Batu Bara AKP Binrod Situngkir bersama jajaran humas dan unit terkait.
AKP Binrod Situngkir mengatakan, kedua pelaku memiliki peran berbeda dalam memberangkatkan para pekerja migran tanpa prosedur resmi tersebut.
"Tersangka pertama diduga berperan mencari dan menerima calon pekerja migran serta membantu pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Balai," kata Binrod kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Sementara itu, pelaku kedua bertugas menjemput dan mengantarkan para CPMI saat mengurus paspor hingga mengantar mereka ke Pelabuhan Tanjung Balai sebelum diberangkatkan ke Malaysia.
Kasus ini terungkap berdasarkan laporan polisi tertanggal 13 November 2026. Adapun lokasi kejadian yang dilaporkan berada di Jalan Lintas Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, pada Senin (12/10/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.
Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku sama-sama meraup keuntungan finansial dari aksinya. Baik tersangka yang mengurus perekrutan dan paspor maupun tersangka yang bertugas mengantar-jemput diduga menerima imbalan masing-masing sebesar Rp 150.000 per proses.
Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit ponsel merek Samsung, lima buku paspor, serta satu unit mobil Toyota Rush warna putih bernomor polisi BK 1821 VOC yang digunakan untuk operasional.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 81 juncto Pasal 69 dan Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto ketentuan KUHP.
Polres Batu Bara mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri lewat jalur ilegal. Warga diminta memastikan seluruh proses perekrutan dan dokumen dilakukan secara resmi demi mencegah risiko eksploitasi hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
(Boys-3)






