Medan || http://mediakomnaspkpai.com
Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan membongkar delapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang beroperasi melalui jaringan prostitusi daring selama kurun waktu sepekan, terhitung sejak 13 hingga 19 November 2026. Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan delapan orang tersangka, yang salah satunya masih berusia di bawah umur.
Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim) Polrestabes Medan Kompol Budiman Simanjuntak mewakili Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, dalam keterangan pers pada Jumat (20/11/2026). Turut mendampingi dalam rilis tersebut Kepala Seksi Humas AKP Nover Gultom dan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Iptu Dearma Agustina.
Kedelapan tersangka yang berhasil diringkus oleh Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan tersebut masing-masing berinisial AMS (40), LK (23), F (24), FNF (27), MNS (21), KC (18), dan I (50). Selain tujuh tersangka dewasa tersebut, polisi juga mengamankan satu pelaku anak berinisial FA yang masih berusia 16 tahun.
Budiman menjelaskan, seluruh tersangka menjalankan praktik eksploitasi tersebut dengan memanfaatkan platform aplikasi perpesanan dan kencan daring, yakni MiChat. Para pelaku berperan menjajakan para korban kepada pria hidung belang dengan mematok tarif yang bervariasi.
"Modus para pelaku yakni menawarkan jasa prostitusi melalui aplikasi kencan (MiChat) dengan memasang tarif bagi korban mulai dari Rp 800.000 hingga Rp 2 juta untuk sekali transaksi," ujar Budiman.
Sementara itu, Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Medan Iptu Dearma Agustina mengungkapkan bahwa para pelaku awalnya merekrut korban dengan iming-iming penghasilan instan. Himpitan kebutuhan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong para korban bersedia masuk ke dalam pusaran prostitusi daring tersebut.
Dalam setiap transaksi, uang yang dibayarkan oleh pelanggan dibagi antara korban dan para muncikari dengan persentase yang cukup besar di tangan pelaku.
"Para korban menerima bagian sebesar Rp 400.000 hingga Rp 500.000 dari jasa prostitusi daring tersebut. Sementara itu, para muncikari mengambil keuntungan sebesar Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per transaksi," kata Dearma.
Atas perbuatannya, para tersangka kini harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan hukum dengan jeratan pasal berlapis. Polisi menerapkan Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang membawa ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.
Selain itu, para pelaku juga dijerat dengan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun, serta Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Perubahan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memuat ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
(Yanti)


