-->
Intro

Notification

×

Iklan

Iklan

KUASA HUKUM ANDRE MANULANG, SH SOROT PENANGANAN KASUS DUGAAN PENGGELAPAN MOBIL: MENGAPA MEDIASI DAN KONFRONTIR TIDAK DITEMPUH?

11/20/26 | 11/20/2026 09:53:00 PM WIB Last Updated 2026-11-20T14:54:19Z

Medan || http://mediakomnaspkpai.com


Kuasa hukum Andre Manulang, SH, mendampingi kliennya, Dwi Ratih Ayuva, warga Dusun IV Purwosari, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, dalam memenuhi undangan pemeriksaan penyidik Polrestabes Medan terkait perkara dugaan tindak pidana penggelapan satu unit mobil yang dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial Y.


Dalam kesempatan tersebut, Andre Manulang menyampaikan sejumlah catatan dan sorotan terhadap proses penanganan perkara yang sedang berjalan. Ia menegaskan, kedatangannya bersama klien bukan untuk mempersoalkan cepat atau lambatnya aparat kepolisian menangani suatu perkara, melainkan untuk mempertanyakan tahapan dan prosedur penanganan perkara yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.


Menurut Andre, berdasarkan informasi yang diperolehnya, perkara tersebut bermula sekitar bulan Juli dan kemudian proses penanganannya meningkat ke tahap penyidikan pada November. Ia menilai kecepatan penyidik dalam menangani perkara merupakan hal yang patut diapresiasi. Namun, kecepatan tersebut harus tetap berjalan seiring dengan pemenuhan seluruh prosedur hukum dan prinsip kehati-hatian.


Soroti Tidak Ditempuhnya Mediasi dan Konfrontir


Salah satu hal yang menjadi perhatian Andre Manulang adalah tidak ditempuhnya langkah mediasi maupun konfrontir terhadap para pihak sebelum proses perkara berjalan lebih jauh.


Ia mempertanyakan mengapa mekanisme komunikasi dan penyelesaian melalui pendekatan yang memungkinkan para pihak memberikan penjelasan secara berimbang tidak terlebih dahulu diupayakan.


"Yang saya soroti bukan persoalan cepat atau lambatnya penyidik menangani perkara ini. Kami justru mengapresiasi apabila penyidik bekerja cepat. Tetapi ada satu hal yang menjadi catatan kami, yakni mengapa tahapan mediasi dan konfrontir tidak dilakukan? Mengapa hal tersebut seolah-olah dilewati?" ungkap Andre Manulang.


Ia menjelaskan, dalam perkara yang dihadapi kliennya, terdapat hubungan pertemanan antara para pihak. Oleh karena itu, menurutnya, penting bagi penyidik untuk mendalami secara menyeluruh hubungan hukum, kesepakatan awal, serta rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi penguasaan kendaraan tersebut.


Andre juga menyinggung bahwa dalam penanganan laporan kliennya di Polres Batu Bara, terdapat langkah-langkah pemeriksaan dan komunikasi antarpihak yang ditempuh. Karena itu, ia berharap penanganan perkara di Polrestabes Medan juga memberikan perhatian terhadap seluruh aspek dan keterangan yang berkaitan dengan objek kendaraan yang dipersoalkan.


"Ini menjadi catatan kami. Kenapa dalam perkara ini tidak dilakukan langkah yang menurut kami penting untuk memperjelas duduk persoalan? Kami berharap penyidik dapat melihat perkara ini secara utuh, bukan hanya dari satu sisi," tegasnya.


Berawal dari Kesepakatan Gadai dan Surat Kuasa


Dalam penjelasannya, Andre Manulang memaparkan bahwa persoalan tersebut berawal dari adanya hubungan transaksi gadai kendaraan antara pihak pelapor berinisial Y dengan pihak keluarga kliennya.


Pada awalnya, ibu dari kliennya menerima gadai kendaraan dari Y. Dalam proses tersebut, menurut keterangan yang disampaikan kuasa hukum, terdapat kesepakatan yang dituangkan dalam surat kuasa.


Kesepakatan itu berkaitan dengan kemungkinan kendaraan tersebut digadaikan kembali kepada pihak lain apabila suatu saat diperlukan dana. Dengan adanya kesepakatan dan surat kuasa tersebut, kendaraan kemudian digadaikan kepada seseorang berinisial I.


Dengan demikian, penguasaan kendaraan oleh pihak berinisial I, menurut penjelasan kuasa hukum, bukan terjadi tanpa dasar, melainkan berkaitan dengan kesepakatan dan surat kuasa yang sebelumnya telah dibuat.


Persoalan kemudian berkembang ketika pihak Y meminta agar kendaraan tersebut dikembalikan. Namun, kendaraan diketahui berada dalam penguasaan pihak I.


Situasi tersebut selanjutnya menimbulkan persoalan hukum dan menjadi bagian dari rangkaian laporan yang kini ditangani aparat penegak hukum.


Sudah Ada Laporan di Polres Batu Bara


Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan yang diperlihatkan, Dwi Ratih Ayuva tercatat telah membuat laporan di Polres Batu Bara pada 18 Mei 2026.


Dalam dokumen tersebut tercantum dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Laporan itu berkaitan dengan persoalan penguasaan dan pengembalian satu unit kendaraan Honda Brio.


Kuasa hukum menjelaskan bahwa laporan di Polres Batu Bara telah melalui proses penanganan hingga tahap penyidikan. Bahkan, menurut keterangannya, proses tersebut telah sampai pada tahapan penyitaan barang bukti kendaraan.


Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu perhatian pihak kuasa hukum ketika terdapat penanganan perkara dengan objek kendaraan yang sama di Polrestabes Medan.


Andre berharap aparat kepolisian dapat mencermati secara menyeluruh riwayat laporan, dokumen, kesepakatan, serta perkembangan penanganan perkara yang telah berlangsung di Polres Batu Bara.


Menurutnya, koordinasi dan ketelitian dalam melihat keterkaitan antara laporan-laporan tersebut sangat penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru maupun perbedaan penilaian terhadap objek perkara yang sama.


Minta Kapolrestabes dan Kasat Reskrim Beri Perhatian


Melalui kesempatan tersebut, Andre Manulang secara khusus meminta perhatian Kapolrestabes Medan, Kasat Reskrim, serta jajaran penyidik yang menangani perkara agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Ia berharap penyidik tidak mengabaikan keterangan kliennya, termasuk dokumen surat kuasa, kronologi transaksi gadai, hubungan hukum para pihak, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan kendaraan tersebut.


Menurut Andre, setiap pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangan dan bukti guna memperoleh gambaran perkara secara utuh.


"Kami sudah menyampaikan kepada penyidik agar proses pemeriksaan dan penyidikan dilakukan sesuai prosedur. Jangan sampai ada tahapan yang terlewat. Semua keterangan harus diperiksa, semua dokumen harus dipelajari, dan hubungan hukum para pihak harus benar-benar didalami," ujarnya.


Ia juga menegaskan bahwa pihaknya menghormati kewenangan penyidik dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Namun, penghormatan tersebut harus berjalan seiring dengan harapan agar setiap proses dilakukan secara cermat dan tidak merugikan hak-hak hukum pihak yang diperiksa.


Dwi Ratih Ayuva Berharap Perkara Berjalan Adil


Sementara itu, Dwi Ratih Ayuva berharap seluruh proses hukum yang sedang dijalaninya dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan kepastian hukum.


Melalui pendampingan kuasa hukumnya, ia berharap setiap fakta, kronologi, serta dokumen yang dimiliki dapat menjadi bahan pertimbangan penyidik dalam mengungkap persoalan yang sebenarnya.


Andre Manulang menyatakan pihaknya akan terus mendampingi kliennya dalam menghadapi proses hukum dan menghormati setiap tahapan penyidikan yang dilakukan kepolisian.


"Kami berharap Polrestabes Medan dapat menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan sesuai aturan hukum. Kami tidak meminta perlakuan khusus. Kami hanya berharap hak-hak klien kami diperhatikan dan seluruh prosedur hukum dijalankan sebagaimana mestinya," tutup Andre.


Pihak kuasa hukum juga berharap Kapolrestabes Medan dan Kasat Reskrim memberikan atensi terhadap perkara tersebut agar penanganannya berjalan secara transparan, berimbang, serta mengedepankan prinsip keadilan.


Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dan kronologi dalam pemberitaan ini disampaikan berdasarkan keterangan kuasa hukum serta dokumen yang diperlihatkan. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui proses hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati oleh semua pihak.

(Red/Yanti) 

×
Berita Terbaru Update