Jakarta || <a href="http://mediakomnaspkpai.com
Pemerintah mempertegas komitmennya menjaga kedaulatan pangan nasional dengan memperkuat ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memimpin konsolidasi lintas sektor melalui fasilitasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog, guna melindungi petani dari praktik tengkulak serta fluktuasi harga yang merugikan.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi ketahanan pangan nasional yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026). Rapat diikuti Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
Rapat dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, yang menegaskan bahwa penguatan sektor jagung merupakan bagian integral dari agenda stabilitas nasional.
“Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada 2025 Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor. Ini menjadi dasar penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar kinerja 2026 berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Langgeng.
Akses Modal Resmi untuk Petani
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator akses pembiayaan bagi kelompok tani jagung melalui skema KUR yang melibatkan perbankan anggota Himbara. Langkah ini bertujuan memperkuat permodalan petani sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan informal yang kerap menekan petani.
Implementasi program telah berjalan di sejumlah wilayah, antara lain Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani setempat memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas lahan tanam jagung.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara, menyampaikan bahwa sektor perbankan siap mendukung agenda tersebut.
“Pada 2026, BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak,” katanya.
Bulog Jaga Harga dan Serap Produksi
Di sisi hilir, Polri menggandeng Perum Bulog untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan harga sesuai kebijakan pemerintah. Pengadaan jagung tahun 2026 dilakukan berdasarkan Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah.
Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram, sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami memastikan harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, mekanisme ini telah berjalan dan memberikan kepastian harga bagi petani,” ujar Brigjen Langgeng.
Penguatan Ekosistem Jagung Nasionalis
Program ketahanan pangan jagung ini diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pengembangan lahan tidur, pendampingan manajerial kelompok tani, serta penguatan tata niaga. Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan.
Melalui rapat koordinasi tahun 2026 ini, Polri menegaskan perannya dalam mendukung kebijakan pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional. Sinergi lintas kementerian, lembaga, BUMN, dan perbankan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian jagung nasional dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.(Red/BOYS-3)
